08 February 2010

Cost Recovery vs Numerasi


Posted by: "Kuswo Wahyono" 

Thu Feb 4, 2010 10:34 am (PST)

Memang cukup menarik kalau bicara soal numerasi (penggajian).
BPMIGAS tidak membatasi "salary" untuk tenaga nasional karena Republik ini bukan hanya ditentukan oleh BPMIGAS, tetapi dikontrol juga oleh instansi lain (termasuk pemerintah, DPR, LSM), dan masyarakat. Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing/Indonesia (RPTKA/I) diajukan oleh KKKS ke BPMIGAS untuk diteruskan dan disetujui oleh Departemen terkait, sesuai aturan yang ada (termasuk besaran numerasi).

Peraturan penggajian setiap negara berbeda-beda, tentunya tergantung pada kemampuan negara tersebut.
Sebagai contoh, di Middle East ranking gaji tertinggi dipegang oleh expatriate dari UK (bukan USA), kemudian WNA (Warga Negara Arab) di negeri tersebut, diikuti WNA dari Middle East, dan yang keempat adalah WNI (Warga Negara Indonesia), baru expatriate lainnya.

Dari pengalaman saya berdiskusi dengan kawan2 yang bekerja di luar negeri, dapat saya simpulkan beberapa alasan mereka:
1. ekonomi (ingin gaji lebih besar),
2. sulit cari pekerjaan di Indonesia,
3. tidak puas dengan kondisi/posisi dalam perusahaan di Indonesia,
4. penugasan oleh kantor/perusahaan,
5. ikut suami/isteri yang ditugaskan bekerja/sekolah di luar negeri.
Yang jelas ada satu hal yang hampir sama, kalau ada kesempatan (mengabaikan alasan di atas) mereka lebih senang bekerja di Indonesia.

Saya pernah diwawancarai dalam suatu "talk show" salah satu TV nasional tentang istilah "brain drain". Saya jawab: "Kalau tidak mampu ekspor minyak lagi, mengapa kita tidak boleh mengekspor tenaga kerja profesional Indonesia ke luar negeri? Keduanya menghasilkan banyak dollar, karena para profesional kita sangat dihargai di luar negeri dan dibayar sangat tinggi. Selain itu, kita tidak akan kekurangan porfesional karena di Indonesia masih cukup banyak".

Investor perusahaan KKKS di Indonesia banyak dari luar negeri, sehingga wajar kalau mereka membawa selain dollar juga pekerja asli perusahaan tersebut (expatriate bagi kita). Tentunya akan dibayar sesuai dengan standar di negara mereka ditambah tunjangan kerja di luar negaranya (bagi mereka). Nah, untuk itu diperlukan persetujuan dari Departemen terkait dan Depnaker usulan RPTKA oleh KKKS mengenai jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, kompetensi TKA sesuai jabatan, dan nemurasi mereka.

Sebagai perimbangan, perusahaan migas Indonesia yang mempunyai ladang minyak di luar negeri, adalah normal apabila mengirimkan TKI dengan diberi gaji lebih tinggi daripada waktu bekerja di Indonesia ataupun penduduk lokal, meskipun menurut penilaian kita kompetensinya rendah.

Perlu diketahui bahwa dalam kontrak PSC disebutkan bahwa investor selain menyediakan dana juga harus menyediakan "expertise" (bukan expatriate). Jadi kalau kita merasa "expertise", silakan merebut jabatan-jabatan para expat tersebut tidak ada larangan... :)

Sebenarnya ada beberapa KKKS yang membayar beberapa profesional WNI (level VP) lebih tinggi daripada Presiden Direkturnya (expat). Namun, tentunya orang-orang tersebut memang profesional dan sangat SPESIAL. Maaf saya tidak dapat menulis nama KKKS tersebut dalam milis. 


(Dilbert strip)

"Petroleum Fiscal System" secara internasional ada bermacam model:
1. Konsesi, kontraktor membayar royalti dan pajak sesuai peraturan
2. Kontrak, di antaranya:
a. Service, kontraktor dibayar sesuai jasa yang diberikan,
b. Kontrak Karya, kontraktor membayar pajak penghasilan dari bagian yang
diperolehnya setelah dikurangi pengeluaran biaya-biaya.
c. Production Sharing Kontrak (PSC), ada beberapa jenis:
- Indonesian Type,
- Peruvian Type,
- Egyptian Type.

Pada hakekatnya "cost recovery" berlaku untuk semua jenis "Petroleum Fiscal
System" tersebut di atas, karena semua tetap harus membayar pajak terhadap
penghasilan netto (gross - cost) kepada negara.

Merupakan suatu kebanggaan bahwa ciptaan bangsa Indonesia telah dipakai di
seluruh dunia, disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing yang tentunya
harus lebih menarik daripada negara lain agar jualan "Wilayah Kerja"-nya laku.

Alangkah janggalnya kalau "cost" dalam Kontrak Karya (KK) disebut sebagai bukan
"cost recovery". Justru dalam KK cost tidak dapat dikontrol oleh pemerintah RI,
kontraktor akan membuat laporan cost semaunya sehingga pajak yang dibayar kecil.
Bahkan kalau perlu beberapa barang kapital langsung "expence" tanpa
"depresiasi". Demikian juga dalam konsesi maupun kontrak service, pengeluaran
biaya dapat seenaknya untuk memperkecil pajak (kalau bisa malahan tidak bayar
pajak).

Komponen terbesar dalam dunia perminyakan adalah pengadaan barang dan jasa.
Untuk ikut dalam suatu tender harus mempunyai sertifikat TKDN yang dikeluarkan
oleh perusahaan dalam negara Indonesia non-instansi pemerintah (biaya untuk
bangsa Indonesia). Nilai tender ditentukan oleh vendor, yang kebanyakan
kepunyaan orang Indonesia (kadang-kadang arisan tender). Artinya besaran cost
recovery sangat dipengaruhi oleh kelakuan orang-orang kita sendiri. Kalau ada
"mark-up" sehingga cost recovery membengkak, siapa yang melakukan?

Justru untuk itu diperlukan beberapa instansi pemerintah untuk mengontrol dan
mengaudit besaran cost recovery yang diajukan KKKS. Bahkan perusahaan korporat
(head office) atau perusahaan lain pemegang interes KKKS tersebut juga selalu
melakukan pengawasan dan mengaudit nilai cost recovery.

Data statistik "cost recovery" (operating cost) dunia migas seluruh dunia,
menunjukkan bahwa cost rec total seluruh KKKS di negara Indonesia adalah yang
paling kecil, sekitar 23%. Yang mengeluarkan data statistik bukan Indonesia,
melainkan suatu badan reputable internasional. Silakan searching melalui google.

Kalau kita membandingkan Indonesia dengan Malaysia sebenarnya saya ingin
tersenyum, karena ibaratnya seorang guru mengomel karena dia hanya sanggup naik
bus sedangkan muridnya setiap hari naik mobil.

Sebagai sedikit ilustrasi, jumlah produksi Indonesia sekitar 950 ribu barrel
minyak perhari (bopd) dengan penduduk sekitar 240 juta orang dan konsumsi BBM
setara 1,3 juta bopd.
Produksi minyak Malaysia sekitar 650 ribu bopd, penduduk sekitar 24 juta orang
dan konsumsi BBM tidak lebih dari setara 150 bopd.
Nah kalau sudah demikian, mereka mau memberi gaji berapa saja ya tentunya tidak
masalah.

Saya punya contoh, saat ini ada seorang mahasiswa S-2 Indonesia sedang menuntut
ilmu di Malaysia (atas biaya sendiri bukan beasiswa) menjadi asisten dosen
mendapat uang saku sekitar 2500 RM (sekitar Rp7,2juta), setelah pajak dll
memperoleh bersih 1500 RM.
Apakah hal tersebut akan dibandingkan dengan asisten dosen Indonesia? Setelah
kembali, apakah akan meminta gaji seperti itu bila bekerja di Perguruan Tinggi
Indonesia? Rasanya mustahil, bahkan gaji dekan mungkin juga tidak mencapai Rp7
juta... :)

Contoh lain, apabila kita menggunakan BBM jenis premium sebenarnya telah
merugikan negara sekitar Rp1500 perliter (karena subsidi). Demikian juga setiap
kilogram kita menggunakan LPG berarti telah disubsidi oleh Pertamina sekitar
Rp1500. LPG bukan BBM yang disubsidi pemerintah, tapi dijual oleh Pertamina
lebih rendah drpd harga pasar karena penugasan dari pemerintah. Namun, di
samping itu konversi minyak tanah ke LPG sangat membantu pemerintah dalam
anggaran.

Mari kita merenung, apakah yang kita lakukan sudah cukup membantu pemerintah
dalam membangun bangsa Indonesia ini? Apakah tanpa kita sadari sebenarnya
termasuk orang-orang yang merugikan negara?

Maaf saya sudah mengantuk, mau istirahat dulu.

salam; --ksw-


Taken from Migas Indonesia Milist

1 comment:

  1. ------------------------
    Sebagai contoh, di Middle East ranking gaji tertinggi dipegang oleh expatriate dari UK (bukan USA), kemudian WNA (Warga Negara Arab) di negeri tersebut, diikuti WNA dari Middle East, dan yang keempat adalah WNI (Warga Negara Indonesia), baru expatriate lainnya.
    ------------------------

    hebat juga ya di middle east gaji WNI lebih besar dari pada warga negara USA dan eropa selain UK

    ReplyDelete